Kebijakan anggaran daerah memiliki kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan sebagaimana berikut:
Perundang-undangan:
UU No 18 Tahun 1997 Tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UU No 17 Tahun 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA
UU No 1 Tahun 2004 Tentang PERBENDAHARAAN NEGARA
UU No 15 Tahun 2004 Tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
UU No 25 Tahun 2004 Tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UU No 32 Tahun 2004 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH
UU No 33 Tahun 2004 Tentang PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Pemerintah:
PP No 108 Tahun 2000 Tentang TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
PP No 109 Tahun 2000 Tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PP No 65 Tahun 2001 Tentang PAJAK DAERAH
PP No 66 Tahun 2001 Tentang RETRIBUSI DAERAH
PP No 24 Tahun 2005 Tentang STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PP No 58 Tahun 2005 Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PP No 8 Tahun 2006 Tentang LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Peraturan Presiden:
Keppres No 80 Tahun 2003 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
Peraturan Menteri:
Permenkeu No 37 Tahun 2012 Tentang STANDAR BIAYA TA 2013
Permenkeu No 71 Tahun 2013 Tentang PEDOMAN STANDAR BIAYA DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RKAKL
Permenkeu No 72 Tahun 2013 Tentang STANDAR BIAYA MASUKAN TA 2014
Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Permendagri No 37 Tahun 2012 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TA 2013
Peraturan Daerah masing-masing di tingkat Kota/Kab maupun Provinsi
Update terakhir: 9 Juli 2013