Kebijakan Anggaran Daerah

Kebijakan anggaran daerah memiliki kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan sebagaimana berikut:

Perundang-undangan:

UU No 18 Tahun 1997 Tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UU No 34 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UU No 17 Tahun 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA

UU No 1 Tahun 2004 Tentang PERBENDAHARAAN NEGARA

UU No 15 Tahun 2004 Tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

UU No 25 Tahun 2004 Tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

UU No 32 Tahun 2004 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH

UU No 33 Tahun 2004 Tentang PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Pemerintah:

PP No 59 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN ATAS PP NO 9 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA DUDANYA

PP No 108 Tahun 2000 Tentang TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

PP No 109 Tahun 2000 Tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PP No 65 Tahun 2001 Tentang PAJAK DAERAH

PP No 66 Tahun 2001 Tentang RETRIBUSI DAERAH

PP No 24 Tahun 2004 Tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PP No 24 Tahun 2005 Tentang STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PP No 37 Tahun 2005 Tentang PERUBAHAN ATAS PP NO 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PP No 58 Tahun 2005 Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PP No 8 Tahun 2006 Tentang LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PP No 8 Tahun 2008 Tentang TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Peraturan Presiden:

Keppres No 80 Tahun 2003 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

Perpres No 70 Tahun 2012 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

Peraturan Menteri:

Permenkeu No 37 Tahun 2012 Tentang STANDAR BIAYA TA 2013

Permenkeu No 71 Tahun 2013 Tentang PEDOMAN STANDAR BIAYA DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RKAKL

Permenkeu No 72 Tahun 2013 Tentang STANDAR BIAYA MASUKAN TA 2014

Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Permendagri No 59 Tahun 2007 Tentang PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Permendagri No 21 Tahun 2011 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006

Permendagri No 32 Tahun 2011 Tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD

Permendagri No 37 Tahun 2012 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TA 2013

Peraturan Daerah masing-masing di tingkat Kota/Kab maupun Provinsi

Update terakhir: 9 Juli 2013

Artikel Terkait

Tahapan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri

  1.Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum; 2.Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang; 3.Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula

Kunjungan Kerja

Wedhasmara Tour and Travel

PT. Wedhasmara Alerqal Putra didirikan pada tanggal 24 Januari 2017 adalah sebuah perusahaan yang berkantor pusat di kota Surabaya. Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha dengan

Bantuan Hukum

Peraturan Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana