Hukum acara perdata merupakan warisan peraturan perundang-undangan produk Pemerintah Hindia Belanda. Peraturan perundang-undangan ini masih bersifat mengandung dualisme hukum acara yang berlaku sampai saat ini
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1998 untuk Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45) Ketentuan ini selanjutnya direvisi pada
Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) saat ini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. Pada awalnya,
Pemilihan umum akan diselenggarakan tahun 2014, tapi nuansa di tahun 2013 sebagai tahun pesta demokrasi sudah sangat terasa. Ini diawali dengan datangnya selembar undangan dari
UU No 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Telah dirubah menjadi UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Undang -undang ini dirubah kembali menjadi UU
Setelah menunggu hampir enam tahun yang lalu, sejak tahun 2007, kota Surabaya akhirnya memiliki Peraturan Daerah Penanggulangan AIDS nomor 4 tahun 2013. Masyarakat sipil memiliki