Formulir Perkara Tindak Pidana

Ketentuan mengenai formulir perkara tindak pidana dapat merujuk pada peraturan Keptusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung No KEP-132/JA/1 1/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Berikut merupakan kode formulir perkara yang selanjutnya dikenal dengan kode – P :

1. LAMPIRAN I KARTU DATA PENYELIDIKAN
2. LAMPIRAN II KARTU DATA PENYIDIKAN
3. LAMPIRAN III KARTU DATA PRA PENUNTUTAN
4. LAMPIRAN IV KARTU DATA PENUNTUTAN
5. LAMPIRAN V KARTU DATA EKSEKUSI
6. P-1 PENERIMAAN LAPORAN (TETAP)
7. P-2 SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN
8. P-3 RENCANA PENYELIDIKAN
9. P-4 PERMINTAAN KETERANGAN
10. P-5 LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN
11. P-6 LAPORAN TERJADINYA TINDAK PIDANA
12. P-7 MATRIK PERKARA TINDAK PIDANA
13. P-8 SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
14. P-8A RENCANA JADWAL KEGIATAN PENYIDIKAN
15. P-9 SURAT PANGGILAN SAKSI – TERSANGKA
16. P-10 BANTUAN KETERANGAN AHLI
17. P-11 BANTUAN PEMANGGILAN SAKSI AHLI
18. P-12 LAPORAN PERKEMBANGAN PENYIDIKAN
19. P-13 USUL PENGHENTIAN PENYIDIKAN – PENUNTUTAN
20. P-14 SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
21. P-15 SURAT PERINTAH PENYERAHAN BERKAS PERKARA
22. P-16 SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
23. P-16A SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
24. P-17 PERMINTAAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN
25. P-18 HASIL PENYIDIKAN BELUM LENGKAP
26. P-19 PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA ATAS NAMA…YANG DISANGKA MELANGGAR PASAL…UNTUK DILENGKAPI
27. P-20 PEMBERITAHUAN BAHWA WAKTU PENYIDIKAN TAMBAHAN PERKARA ATAS NAMA…YANG MELANGGAR PASAL…SUDAH HABIS
28. P-21 PEMBERITAHUAN HASIL PENYIDIKAN PERKARA PIDANA A.N. TERSANGKA…SUDAH LENGKAP
29. P-21A PEMBERITAHUAN SUSULAN HASIL PENYIDIKAN PERKARA PIDANA A.N. TERSANGKA …SUDAH LENGKAP
30. P-22 PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI
31. P-23 SURAT SUSULAN PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI A.N….YANG DISANGKA MELANGGAR PASAL…
32. P-24 BERITA ACARA PENDAPAT
33. P-25 SURAT PERINTAH MELENGKAPI BERKAS PERKARA
34. P-26 SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
35. P-27 SURAT KETETAPAN PENCABUTAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
36. P-28 RIWAYAT PERKARA
37. P-29 SURAT DAKWAAN
38. P-30 CATATAN PENUNTUT UMUM
39. P-31 SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA
40. P-32 SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT
41. P-33 TANDA TERIMA SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA/SINGKAT
42. P-34 TANDA TERIMA BARANG BUKTI
43. P-35 LAPORAN PELIMPAHAN PERKARA
44. P-36 PERMINTAAN BANTUAN PENGAWALAN TAHANAN/PENGAMANAN PERSIDANGAN
45. P-37 SURAT PANGGILAN SAKSI AHLI/TERDAKWA/TERPIDANA
46. P-38 BANTUAN PEMANGGILAN SAKSI AHLI/ TERDAKWA TERPIDANA
47. P-39 LAPORAN HASIL PERSIDANGAN
48. P-40 PERLAWANAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI/ PENETAPAN HAKIM
49. P-41 RENCANA TUNTUTAN PIDANA
50. P-42 SURAT TUNTUTAN
53. P-45 LAPORAN PUTUSAN PENGADILAN
54. P-46 MEMORI BANDING
55. P-47 MEMORI KASASI
56. P-48 SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
57. P-49 SURAT KETETAPAN GUGURNYA/HAPUSNYA WEWENANG MENGEKSEKUSI
58. P-50 USUL PERMOHONAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM
59. P-51 PEMBERITAHUAN PEMIDANAAN BERSYARAT
60. P-52 PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT ORDINANSI TAHUN 1939 NO 77 JO PASAL 15 KUHP DAN  PASAL 27 AYAT 1 UU NO. 5 TAHUN 1991
61. P-53 KARTU PERKARA TINDAK PIDANA

Artikel Terkait

Tahapan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri

  1.Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum; 2.Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang; 3.Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula

Kunjungan Kerja

Wedhasmara Tour and Travel

PT. Wedhasmara Alerqal Putra didirikan pada tanggal 24 Januari 2017 adalah sebuah perusahaan yang berkantor pusat di kota Surabaya. Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha dengan

Bantuan Hukum

Peraturan Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana